Pemerintah Biarkan Rakyat Papua Menderita?! Intip Sisi Gelap Raja Ampat yang Tak Pernah Terekspos!

Penulis, Rehan

bknewstar. Raja Ampat, sebuah nama yang identik dengan surga bahari, keindahan bawah laut yang memukau, dan destinasi impian para penyelam dunia. Berita-berita tentang keajaiban alamnya selalu menghiasi media nasional, mengundang decak kagum dan menarik wisatawan dari berbagai penjuru bumi. Namun, di balik gemerlap promosi pariwisata yang masif, muncul pertanyaan mengusik: apakah kemewahan ini benar-benar dinikmati oleh rakyat Papua, terutama masyarakat adat yang hidup di sana?

Ketika Sorotan Pariwisata Membayangi Isu Kesejahteraan

Media nasional seringkali menampilkan Raja Ampat sebagai ikon kesuksesan pariwisata Indonesia, sebuah aset berharga yang menyumbang devisa negara. Laporan-laporan menggarisbawahi pertumbuhan jumlah wisatawan, pembangunan fasilitas akomodasi, dan upaya konservasi laut yang digalakkan. Namun, di antara narasi keberhasilan tersebut, jarang sekali kita menemukan liputan mendalam yang mengulas kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal Papua secara komprehensif.

Beberapa berita yang sempat mengemuka dari media nasional, meski tidak selalu menjadi tajuk utama, kadang menyinggung tentang tantangan yang dihadapi oleh penduduk asli. Misalnya, isu mengenai akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas di beberapa wilayah terpencil. Lalu, ada juga kekhawatiran terkait pembagian manfaat ekonomi dari pariwisata yang belum merata, di mana sebagian besar keuntungan disinyalir lebih banyak dinikmati oleh investor besar dari luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pekerja di level bawah.

Menurut laporan Kompas.com pada 2019, “Meskipun pariwisata Raja Ampat terus meningkat, pemerataan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat adat. Banyak dari mereka masih kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.” Hal ini mengindikasikan bahwa laju pembangunan pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Suara-Suara yang Jarang Terekspos
Berbagai laporan dan analisis dari lembaga non-pemerintah atau akademisi, yang terkadang juga dikutip oleh media nasional, seringkali menyoroti masalah kepemilikan tanah adat dan potensi penggusuran demi pengembangan infrastruktur pariwisata. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat adat, yang secara turun-temurun menjaga wilayah mereka, justru terpinggirkan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang kini menjadi daya tarik utama pariwisata.

Detik.com pernah melaporkan pada 2021, “isu tumpang tindih lahan antara masyarakat adat dan investor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah di Raja Ampat. Konflik kecil kerap terjadi karena minimnya sosialisasi dan pengakuan hak ulayat.” Ini menunjukkan bahwa ada ketegangan mendasar yang bisa merugikan masyarakat lokal.
Senada dengan itu, Tempo.co pada 2022 pernah mengutip, “Aktivis lokal menyoroti bahwa partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di Raja Ampat masih sangat minim. Kebijakan seringkali diambil secara top-down tanpa konsultasi yang memadai.” Ini menunjukkan adanya masalah partisipasi dan transparansi dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Apakah Ada Kebijakan yang Kurang Berpihak?

Ketika berita-berita tentang kemegahan Raja Ampat terus dipublikasikan, perluasan infrastruktur pariwisata seperti bandara dan resort mewah juga menjadi sorotan. Pertanyaan pun muncul: Apakah proyek-proyek ini benar-benar diinisiasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, atau justru didominasi oleh kepentingan pihak luar?

Memang, pemerintah telah mengklaim berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, efektivitas dan dampak nyatanya di lapangan masih menjadi perdebatan. Sisi gelap dari “surga dunia” ini mungkin bukan tentang kerusakan lingkungan yang dramatis, melainkan tentang potret ketimpangan dan ketidakadilan yang (mungkin) tersembunyi di balik kilau pariwisata, sebuah cerminan dari kebijakan yang (mungkin) belum sepenuhnya berpihak kepada rakyatnya sendiri.
Apakah sudah waktunya bagi media nasional untuk lebih gencar mengulik sisi ini, demi memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak meninggalkan siapa pun di belakang?